January 29th, 2007
nomor induk nasional
Posted by aku-cintateman in Science
| NOMOR INDUK SISWA NASIONAL TAHUN 2007 |
|
|
Seluruh
Pelajar Indonesia diharapkan telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional
(NISN), kode pengenal siswa untuk membedakan satu siswa dengan lainnya
yang berlaku secara nasional, pada 2007.
Pelajar Indonesia diharapkan telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional
(NISN), kode pengenal siswa untuk membedakan satu siswa dengan lainnya
yang berlaku secara nasional, pada 2007.
Sekjen
Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika meresmikan peluncuran
sistem jejaring pendidikan nasional Rabu, (27/9) di Jakarta, yang
menghubungkan kantor Depdiknas Pusat dengan kantor diknas provinsi,
kota/kabupaten di 533 simpul di 441 kabupaten, 33 provinsi serta 3.000
SLTA di seluruh Indonesia.
Setelah meresmikan jejaring Dodi langsung melakukan teleconference dengan PPPGT Malang, Cipanas dan Singaraja.
Selain
NISN juga diluncurkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sehingga
semua sekolah di Indonesia terdata bangunannya dan saat ini menurut
Sekjen, ada 182 ribu bangunan sekolah di Indonesia.
Departemen Pendidikan Nasional, Dodi Nandika meresmikan peluncuran
sistem jejaring pendidikan nasional Rabu, (27/9) di Jakarta, yang
menghubungkan kantor Depdiknas Pusat dengan kantor diknas provinsi,
kota/kabupaten di 533 simpul di 441 kabupaten, 33 provinsi serta 3.000
SLTA di seluruh Indonesia.
Setelah meresmikan jejaring Dodi langsung melakukan teleconference dengan PPPGT Malang, Cipanas dan Singaraja.
Selain
NISN juga diluncurkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sehingga
semua sekolah di Indonesia terdata bangunannya dan saat ini menurut
Sekjen, ada 182 ribu bangunan sekolah di Indonesia.
Sistem
ini bermanfaat untuk membangun infrastruktur dan konektivitas informasi
dan teknologi skala nasional ring pendidikan nasional. Penerapan Nomor
Induk Siswa selama ini belum ada standarnya, sehingga aturan penyusunan
NIS antara satu provinsi berbeda dengan provinsi lainnya, kata Kepala
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas Gatot Hari
Prijowirjanto.
ini bermanfaat untuk membangun infrastruktur dan konektivitas informasi
dan teknologi skala nasional ring pendidikan nasional. Penerapan Nomor
Induk Siswa selama ini belum ada standarnya, sehingga aturan penyusunan
NIS antara satu provinsi berbeda dengan provinsi lainnya, kata Kepala
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas Gatot Hari
Prijowirjanto.
Akibat tidak adanya standarisasi tersebut
muncul kesulitan dalam proses manajemen siswa dalam skala nasional.
Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi
kodifikasi NIS yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, katanya.
muncul kesulitan dalam proses manajemen siswa dalam skala nasional.
Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi
kodifikasi NIS yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia, katanya.
Dengan
standarisasi ini, NIS akan benar-benar bersifat unik dan menjadi
pembeda utama antara satu siswa dengan lainnya di seluruh Indonesia.
Tahap awal, mulai tahun 2006 dilakukan uji coba di lima provinsi yakni
di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera
Utara.
standarisasi ini, NIS akan benar-benar bersifat unik dan menjadi
pembeda utama antara satu siswa dengan lainnya di seluruh Indonesia.
Tahap awal, mulai tahun 2006 dilakukan uji coba di lima provinsi yakni
di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera
Utara.
Tahun 2007 seluruh provinsi sudah terjangkau untuk
memperoleh pelayanan pendataan NIS sehingga diharapkan dalam waktu dua
tahun ke depan seluruh siswa telah memiliki NIS, kata Gatot.
memperoleh pelayanan pendataan NIS sehingga diharapkan dalam waktu dua
tahun ke depan seluruh siswa telah memiliki NIS, kata Gatot.
NIS
tersebut menurut dia terdiri atas 9 digit, tiga angka di depan
menandakan kapan siswa tersebut mulai masuk Sekolah Dasar (SD) dan
nomor-nomor berikutnya menandakan sekolah dan daerah asal siswa.
tersebut menurut dia terdiri atas 9 digit, tiga angka di depan
menandakan kapan siswa tersebut mulai masuk Sekolah Dasar (SD) dan
nomor-nomor berikutnya menandakan sekolah dan daerah asal siswa.
NIS
tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perencanaan program Depdiknas
untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemberian
bea siswa dan sebagainya, sehingga seorang siswa tidak mungkin
mendapatkan BOS ganda.
tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perencanaan program Depdiknas
untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemberian
bea siswa dan sebagainya, sehingga seorang siswa tidak mungkin
mendapatkan BOS ganda.
Depdiknas mengharapkan, dengan
adanya NIS, di masa datang gambaran dan data siswa Indonesia baik yang
berada di tanah air maupun sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar
negeri bisa terukur secara akutar, kata Gatot.
adanya NIS, di masa datang gambaran dan data siswa Indonesia baik yang
berada di tanah air maupun sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar
negeri bisa terukur secara akutar, kata Gatot.
http://bipnewsroom.info/index.php?&newsid=10706&_link=loadnews.php
waduh … kok makin aneh aja nih perdunia pendidikan di indonesia … kayaknya nanti anak2 kayak orang dipenjara dengan nomor yang berlaku secara nasional … dan yang jelas bakal semakin ketwan kalo yang sering engga naek kelas … hahaha…
dan gwe kasian aja ama anak2 ntar … yah tapi bagus lah .. biar ketawuan secara nasional perkembangan anak didik …
